Perjuangkan Normalisasi Batang Tapan dan Persoalan Pembangunan Lainnya, Bupati Pessel Temui Menteri PUPR

Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar saat menyerahkan permohanan ke Mentri PUPR, Basuki Hadimuljono di ruang kerjanya di Jakarta
Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar saat menyerahkan permohanan ke Mentri PUPR, Basuki Hadimuljono di ruang kerjanya di Jakarta (istimewa)

PESSEL, KLIKPOSITIF- Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar menyampaikan kebutuhan Pessel ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam masalah infrastruktur, termasuk soal normalisasi Batang Tapan.

Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar mengatakan, pertemuannya dengan Menteri Basuki Hadimuljono, di ruangan kerjanya di Jakarta, Kamis 17 Juni 2021.

Dalam pertemuan hangat tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas PSDA Pessel, Doni Gusrizal dan Kepala Dinas Perkimtan, Mukhrizal.

Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar mengaku, setidaknya dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan belasan permohon ke Menteri PUPR, termasuk diantaranya persoalan normalisasi Sungai Tapan.

Sebab, Batang Sungai Tapan hari ini membutuhkan penanganan serius. Apalagi dengan anggaran yang besar, tentu butuh uluran tangan Pemerintah Pusat, diantaranya PUPR.

Selain Batang Sungai Tapan, permintaan selanjutnya, Bupati menyampaikan kepada Menteri terkait pembangunan rest area di Puncak Paku.

Lalu, pembangunan sumber saluran PDAM di Koto Pulai Kambang, Kecamatan Lengayang. Kemudian, penataan kawasan kumuh Painan.

Kemudian, pengembangan infrastruktur tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Tapan beserta alat beratnya. Lalu, penataan drainase Kota Painan dan lain -lainnya.

Menurut Rusma Yul Anwar seluruh usul an tersebut direspon baik Menteri Basuki Hadimuljono. Namun, terkait PDAM Menteri menanyakan soal pembebasan lahan.

"Kata Mas Menteri, kalau tanahnya tidak bermasalah, kalau tanahnya oke oleh Pemda, Kementerian oke," terang Rusma Yul Anwar.

Dalam pertemuan itu, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar semua usulan bisa direalisasikan secara bertahap oleh kementerian. Karena secara kebutuhan dan keterbatasan anggaran, Pemkab sangat butuh uluran tangan dari Pemerintah Pusat.

"Karena saat ini kita paham kondisi keuangan negara sedang sulit, untuk itu dari semua kebutuhan ini, kita menyerahkan sepenuhnya pada Mas Menteri," ujarnya.

Lanjutnya, usai penyampaian itu Menteri PUPR, diantaranya memanggil Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk menindaklanjuti diantaranya permintaan tersebut.

Baca Juga

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi