Wapres: 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk UMKM

Wapres Ma'ruf Amin
Wapres Ma'ruf Amin (net)

KLIKPOSITIF - Pemerintah mengalokasikan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM . Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ). Salah satunya adalah melalui kewajiban

"Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM , dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ," ujarnya dilansir dari situs resmi.

baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 1,3 Triliun untuk Pengolahan Limbah Medis

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah . "Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat," tegas Wapres.

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional ," ujar Wapres.

baca juga: Terkendala Lahan, Pemko Pariaman Baru Kelurakan 5 Izin Prinsip Investasi Perumahan

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya. "Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional ," ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

baca juga: Tangani Masalah Limbah Medis, BRIN Kembangkan Teknologi Berskala Kecil dan Mobile

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM , akan terbuka lebar

"Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah ," tuturnya.

baca juga: Bank Syariah Bisa Tumbuh dan Jadi Alternatif Sistem yang Memberikan Sumbangan Signifikan Bagi Ekonomi Nasional

Wapres pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan.

"Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya," ujarnya.

Pelaku UMKM , juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Editor: Ramadhani