Gubernur Sumbar: Selain Ijazah, PNS Harus Memiliki Keterampilan

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya membutuhkan ijazah S1 atau S2 saja tetapi juga butuh skill atau keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman di era revolusi 4.0.

"Era 4.0 lebih menekankan pada penguasaan teknologi sehingga PNS pun harus mulai mempelajari pola digital economy, artificial intelligence, big data hingga robotic agar tidak tertinggal dalam hal sistem pelayanan," kata Gubernur Sumbar , Mahyeldi Ansharullah, Rabu, 23 Juni 2021.

baca juga: Gubernur Sumbar Optimis UNP Jadi Kampus Bertaraf Internasional

Ia mengakui saat ini masih cukup banyak PNS yang belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu perlu diberikan pelatihan-pelatihan salah satunya melalui diklat agar kekurangan itu bisa diminimalkan dan pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan.

baca juga: Wagub Sumbar Berharap HIPMI Jadi Motor Penggerak Hilirisasi Sektor Pertanian

Agar hasilnya maksimal dibutuhkan anggaran pendukung diantaranya untuk melengkapi fasilitas pelatihan. Anggaran itu tidak saja diambil dari APBD tetapi juga diusahakan bantuan dari pusat.

"Sebelumnya kita pernah berkomunikasi dengan kementerian PUPR untuk membantu melengkapi fasilitas diklat bagi PNS di Sumbar. Mudah-mudahan bisa terealisasi," ujarnya.

baca juga: Berantas Rabies, Pemprov Sumbar Gandeng Organisasi Buru Babi Forbi

Ia optimis dengan pelatihan yang maksimal didukung anggaran dan fasilitas, rencana pemerintah mewujudkan birokrasi berstandar nasional pada 2025 bisa tercaapi.

Sementara itu Kepala BPSDM Sumbar, Jefrinal Arifin mengatakan pelatihan itu diikuti oleh 76 orang peserta dari berbagai OPD Pemprov Sumbar .

baca juga: Pramuka Diminta Fokus Sukseskan Vaksinasi dan Lawan Hoaks

Pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN ), CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Setiap CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS, dan hanya bisa diikuti sebanyak 1 (satu) kali.

Untuk itu diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja.

Editor: Joni Abdul Kasir