BPKP Sumbar: Pemkab Pasbar Perlu Tata Kelola Untuk Optimalkan Penyerapan PAD

Koodinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jun Suwarno
Koodinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jun Suwarno (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat menyebutkan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasaman Barat belun berjalan optimal.

Koodinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jun Suwarno mengatakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu menyiapkan tata kelola optimalisasi PAD.

baca juga: Sempat Dibawa ke Bukittinggi, BKSDA Lepas Kembali Harimau Sipogu ke Hutan Pasaman Raya

"Pemerintah Pasaman Barat perlu menyiapkan tata kelola ini dalam rangka meningkatkan PAD," sebut Jun Suwarno di Simpang Empat kepada wartawan.

Menurutnya menyiapkan pengelolaan penanganan dalam rangka penyerapan PAD agar berjalan lebih optimal bisa dimulai dari pajak daerah retribusi dan pendapatan lain nya.

baca juga: Ratusan Berkas Pelamar CPNS di Kota Padang Dinyatakan Tidak Lengkap

Tentu untuk memulai hal tersebut kata Jun Suwarno Pemerintah Pasaman Barat hendaknya memulai dari Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang ada tentang UU Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRB).

Karena selama ini daerah hanya melakukan bagaimana mendapatkan PAD sebesar-besarnya dengan menetapkan tarif pajak 10 persen. Padahal 10 persen itu batas maksimal. Artinya pajak itu bisa dari 0-10 persen.

baca juga: Sinkronkan Data Pemilih Ditengah Pandemi Corona, Komisioner KPU Berdialog dengan Wali Kota

"Kepala daerah bisa menetapkan pajak dengan klaster-klaster sesuai dengan omset atau pendapatan masing-masing wajib pajak," katanya.

Lebih jauh dijelaskan, pemerintah daerah bisa membuat tarif yang berbeda sesuai omset dengan maksimal 10 persen dan tidak boleh melebihi.

baca juga: Bansos Kemenkumham Dibagikan kepada Warga Pariaman

Misal katanya, pajak rumah makan ampera tentu tidak bisa dikenakan pajak 10 persen, mungkin hanya satu atau dua persen tergantung dari klasternya nanti.

Meski demikian tentu berbeda dengan rumah makan besar dan mewah ramai pengunjung dengan omset yang besar. Jika klasternya sudah ada, maka siapkan tata kelola aturan teknisnya melalui Peraturan Bupati.

"Untuk menagih wajib pajak ini tentu harus ada sanksi tegas dan jelas bagi yang tidak menyetorkan pajak yang dibayar atau dititipkan oleh masyarakat yang belanja atau menginap di tempat itu," jelasnya.

Selain itu juga harus disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola pajak itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Selama ini kuantitas yang diperhatikan sementara kualitas tidak ada.

Berapa yang diperlukan dan disana perlu analisis beban kerja. Dari segi kualitas petugas itu harus dididik dan diberikan pelatihan, bimtek dan workshop.

"Dari segi kualitas SDM tentu yang berperan di daerah adalah Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Masing-masing OPD harus berperan," tegasnya.

Pihaknya juga siap membantu kalau Pemda Pasaman Barat jika ingin menerapkan hal itu. Tentu semua pihak harus dilibatkan dalam rangka edukasi kesadaran bayar pajak.

"Secara bertahap bisa dilakukan hal ini dalam rangka optimalisasi PAD. Pajak itu dari masyarakat dan untuk masyarakat," katanya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Eko Fajri