Bangun Sanitasi Ponpes Kabupatan dan Kota di Sumbar, PUPR Alokasikan Rp5,2 Miliar

.
. (Net)

KLIKPOSITIF - Pada Tahun Anggaran 2021 tahap II ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan total anggaran Rp5,2 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana kebersihan di 10 Kabupaten/Kota.

Hal ini dipaparkan PPK Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar Indri Kurnia kepada 40 peserta yang hadir sebagai pembicara, pada kegiatan Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) TA 2021 Tahap II, beberapa hari lalu di Aula AB 2 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

baca juga: Pemerintah Perpanjang Diskon PPnBM DTP Hingga Akhir Tahun, Beli Mobil Baru Bebas Pajak

Rencananya, kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren , meliputi pembangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan besaran anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta.

"Kami dari Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas program sanitasi LPK ini." Katanya.

baca juga: Pemerintah Prioritaskan Aspek Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasalnya, lanjut Indri dalam kondisi pandemi sekarang, pemerintah bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan kesehatan sanitasi yang layak, khususnya di pesantren .

"Karena di pondok ada santri yang bermukim yang selama ini sanitasinya masih kurang. Yang sudah dilengkapi instalasi pengolahan limbahnya." Imbuh Indri.

baca juga: Penerapan Ganjil-Genap di Kawasan Wisata Akan Diterapkan di Seluruh Indonesia, Menhub: Cegah Kepadatan

Lebih lanjut, Indri mengulas kriteria untuk bisa menerima program adalah survey berdasarkan surat dari Kementerian Agama tanggal 16 Nopember.

"Minimal penerima bantuan sudah mempunyai NSP. Ketersediaan sumber air bersih sangat dibutuhkan. Tanpa air kontinyu mustahil kita bisa membangun mck . Baik itu sumur galian maupun PDAM. Kita prioritaskan pembangunan baru. Sebab pembongkaran akan menyisihkan waktu, sementara target waktu sudah ditetapkan. Sebisa mungkin sudah punya lahan luasnya 10x10 kali 60m persegi pas-pasan dengan minimum santrinya 50 orang." Beber Indri lagi.

baca juga: Longsor, Dua Unit Rumah Tertimbun dan Akses Jalan di Nyiur Melambai Pessel Tertutup Material

Indri menerangkan, PUPR hanya mampu mengakomodir 1 orang saja, bukan total dari keseluruhan santri. "Misalnya satu org itu putrinya ada 60 dan putranya 40 maka yang bisa diakomodir satu untuk putra. Jadi bukan total keseluruhan.

Sebelum ini pihaknya mengaku, sudah melakukan survey bersama kemenag kabupaten/kota. Hasilnya langsung dikirim ke pusat untuk di SK kan oleh dirjen.

"Tahap II ini ada 26 unit. Jadi alhamdulillah tahun 2021 kita mendapat target 64 unit MCK . Dan 36 unit tahap pertama sudah berjalan, sisanya di tahap kedua. Jadi kita ikuti saja arahan dari pusat." Ungkapnya.

Namun demikian, kegiatan ini sifatnya padat karya, disebabkan pihak pondok pesantren bisa menjadi pelaksana, dibuktikan dengan tanda tangan kesediaan.

"Jadi jangan sampai bangunan ini begitu jadi dibongkar karena butuh lahan, akan sia sia anggarannya, "ucap Indri mengingatkan para penerima bantuan.

"Untuk program sanitasi pondok pesantren sampai saat ini masih tahap penyesuaian desain dan RAB yang dilakukan oleh konsultan perencana dan penyediaan tenaga fasilitator lapangan. Kami targetkan konstruksi dapat dimulai Juli ini," ujar Indri.

Sementara itu, dijelaskannya terkait mekanisme bantuan dengan menyalurkan dana bantuan ke rekening tim pelaksana pondok pesantren . Dengan catatan, untuk seluruh biaya biaya yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang mengikat.

"Minimal 65% buat bahan dan material, maksimal 35% buat upah dan 5% buat perjalanan dan alat tulis dan biaya rapat." Cetus Indri.

Saat ini, lanjutnya, sudah berada tahap perencanaan yang nantinya akan dibentuk tim pengelola pondok pesantren .

Pihaknya menyebut, sudah merekrut tim fasilitator setelah penandatanganan kontrak.

"Bersama dengan fasilitator inilah nanti, bapak ibu harus menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat), sementara kami di balai akan melakukan penyesuaian desain," katanya.

Untuk selanjutnya, tim balai juga yang akan datang melakukan survey dan pengukuran dan pemasangan patok. Hal itu menghindari agar dalam pelaksanaan, tidak ada lagi perubahan, lanjutnya.

Selain itu, pihak PUPR berharap patokan yang dipasang di masing masing lokasi, sesuai dengan patok yang sudah disurvey.

"Yang pasti, kami nanti siapkan berita acaranya, untuk jadwalnya nanti akan kami sampaikan. Targetnya selesai minggu pertama Juli. Nanti tim pelaksana dan PPK menandatangani kontrak. Dan akan disiapkan juga peningkatan kapasitas tim pelaksana secara teknis, "Ulangnya lagi.

Secara rinci, bantuan ini akan direalisasikan di 19 lokasi dengan anggaran Rp 5,2 M.

Adapun bantuan tersebut dialokasikan untuk Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah di Padang Panjang sebanyak Rp 200 juta, Ponpes Perkampungan Minang Kabau Bermukim di Kota Padang senilai Rp 400 juta untuk 2 unit, Ponpes Syekh Ibrahim Harun dan Ponpes Ma'had Muzalamah Al Huffazh di Payakumbuh Rp 400 juta, Ponpes Tarbiyah Islamiyah Malalo dan Ponpes Thawalib Tanjung Limau di Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp 600 juta, Ponpes PP Darul Ilmi, Ponpes Dr M Natsir dan Ponpes Pertanian Syekh Muhsin di Kabupaten Solok sebanyak Rp 800 juta , Ponpes Darul Ikhlas di Padang Pariaman sebanyak Rp 200 juta, Ponpes Adlaniyah dan Ponpes Darul Amin di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak Rp 800 juta, Ponpes Iqra' di Pesisir Selatan sebanyak Rp 200 juta, Ponpes Tarbiyah Islamiyah Gobah V Surau, Ponpes Nurul Ihsan Panampuang, Ponpes Tahfizh Alquran Haji Nur Abdullah, dan Ponpes Darul Ulum Al Falah di Agam sebanyak 800 juta, dan terakhir di Dharmasraya untuk dua ponpes Nurul Huda dan Nurul Iman sebesar Rp 600 juta.

Sumber: Sumbar.Kemenag.go.id

Editor: Eko Fajri