Menkeu Sebut Reformasi Perpajakan Berpotensi Menurunkan Tax Gap Indonesia ke Level Normal

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Haswandi)

KLIKPOSITIF - Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi perpajakan berpotensi menurunkan selisih pajak atautax gapIndonesia ke level normal atau relatifcomparablesecara global.Benchmarkselisih pajak internasional terutama bagi negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan negara berkembang berada di sekitar 3,6 persen, sementara Indonesia selisih pajaknya sebesar 8,5 persen.

"Dilihat dari Indonesia, dari sisi kemampuan kita untuk meng-collectperpajakan kita yang di 9,76 dan adanyatax gapsebesar 8,5 persen dannormal tax gapyang terjadi di negara-negara lain adalah 3,6 maka untuk Indonesia sebetulnya terdapat potensitax gapyang harus kita kurangi sebesar mendekati 5 persen dari GDP [Gross Domestic Product]," ungkapnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (28/06/2021).

baca juga: Wamenkeu: Energi Baru Terbarukan Adalah Masa Depan

Reformasi perpajakan sendiri terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan administrasi. Dari sisi kebijakan dengan melihat basis pajak;competitivenessperekonomian maupun antarnegara; pemberian insentif harus terukur, efisien, dan adaptif; mengurangi distorsi danexemption; memperbaiki progresivitas pajak.

Sementara dari sisi administrasi, reformasi akan membuat administrasi menjadi simpel, mudah, dan efisien; memberikan kepastian hukum; memanfaatkan data dan informasi untuk menciptakan keadilan; mengikuti tren sertabest practiceglobal.

baca juga: Pemulihan Ekonomi Global Akibat Corona Dipengaruhi Faktor-faktor Ini

Konsep reformasi perpajakan akan dibahas lebih lanjut bersama dengan DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

"Inilah yang kita ingin letakkan di dalam fondasi reformasi perpajakan di depan para anggota DPR Komisi XI. Untuk kita bersama-sama membahas bagaimana fondasi ekonomi Indonesia bisa mendekatkan Indonesia kepada praktik-praktik yang terjadi secara global, sambil tetap melindungi kepentingan bangsa dan negara serta perekonomian kita, dan tetap berpihak kepada kelompok yang lemah atauvulnerable," pungkas Menkeu .

baca juga: Agar Masyarakat Tidak Butuh Pinjol Ilegal, Pemerintah Harus Buka Seluas-luasnya Akses Keuangan untuk Masyarakat Kecil

Editor: Haswandi