Sumbar Minta Tambah 800 Ribu Vaksin untuk Antisipasi COVID-19

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat mahyeldi meminta dukungan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Sabtu.

"Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar," katanya, Senin, 26 Juli 2021.

baca juga: Gubernur Sebut Jumlah Penganggur Terbuka Sumbar Menurun

Gubernur mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah meningkat signifikan sementara ketersediaan vaksin sudah menipis bahkan sebelumnya sempat kosong.

"Karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin di Sumbar agar health immunity bisa tercapai," katanya.

baca juga: WHO Resmikan Vaksin Malaria untuk Anak-Anak

Terkait Kota Padang yang masih masuk dalam daerah penerapan PPKM level 4, Mahyeldi mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki indikator cakupan penanganan COVID-19 agar daerahbitu segera bisa diturunkan level asesmentnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di Rumah Sakit untuk kebutuhan pasien COVID-19 sehingga persentase keterisian tempat tidur pasien atau BOR bisa diturunkan.

baca juga: Gubernur Sumbar Khawatir Angka Stunting Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Selain rumah sakit dan Pemprov Sumbar juga sudah melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di asrama haji Padang.

"Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Barat," ujarnya.

baca juga: Arab Saudi Berencana Bangun Masjid di Payakumbuh, Biayanya Mencapai 290 Miliar

Sementara itu distribusi bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan Bulog juga mulai dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu mengatakan ada 45 daerah pada 21 provinsi yang akan dilanjutkan penerapan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021.

Daerah itu diantaranya Kota Bengkulu di Bengkulu, Kota Jambi di Jambi, Kalimantan Barat (Kota Pontianak), di Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin kemudian juga beberapa kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di Bangka Belitung Kota Bangka Barat Belitung dan Belitung Timur, Kepulauan Riau naik di Batam dan Tanjungpinang, di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung.

Pekanbaru di Riau, Padang di Sumbar, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial "work from home" 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen.

Restoran dan cafe seluruhnya hanya melayani "take away", mal tutup 100 persen kecuali untuk apotek dan toko obat. Beribadah di rumah, kegiatan sosial budaya juga masih dilarang.

Sedikit perbedaan untuk penerapan kali ini pedagang kaki lima dan PKL diberikan keringanan untuk bisa buka dengan penerapan protokol kesehatan dan waktu yang dibatasi.

Pasar tradisional juga boleh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan memanfaatkan APBN untuk membantu masyarakat terdampak. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 melalui bantuan sosial dan program pendorong perekonomian.

Ia menyebut puluhan juta masyarakat dibantu melalui APBN dalam beberapa skema diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Sosial Dana Desa, Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 dan 900 VA, subsidi kuota belajar hingga bantuan beras Bulog.

Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM.

Editor: Joni Abdul Kasir