Hutan Nagari Sejalan dengan Budaya Masyarakat Sumbar

ilustrasi
ilustrasi (net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) menilai Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan skema hutan nagari, pengelolaan hutan akan diserahkan senuhnya kepada masyarakat. Hal ini mendorong kebudayaan masyarakat Minang (Sumbar) yang kental dengan musyarawah untuk mencapai mufakat

"Kami melihat dengan adanya pengelolaan hutan berbasis nagari, maka setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hutan dilakukan dengan musyawarah. Kami tidak mengatakan selama ini masyarakat tidak melakukan musyawarah. Namun dengan adanya hutan yang dikelola nagari mampu menumbuhkan kembali kebiasaan itu," ungkap Rainal Daus Manager Program Komunitas Konservasi Indonesia WARSI di Padang. Kamis, 8 Desember 2017.

baca juga: Pemprov Sumbar Akan Ambil Alih Kawasan Hutan yang Diokupasi di Pasbar

Menurutnya, selain menurunkan emisi (pencemaran udara), kehadiran hutan nagari bisa mendorong perekonomian masyarakat."Kami dari WARSI akan memberikan pemberdayaan dan advokasi langsung kepada masyarakat nagari, termasuk dalam merumuskan peraturan nagari terkait pengelolaan hutan nagari,"katanya.

Rainal menjelaskan, PHBM telah hadir di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar, seperti Kabupaten Solok dan Solok Selatan. PHBM hanya pemindahan kewenangan pengelolaan hutan dari pusat kepada nagari melalui surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

baca juga: Pemerintah Harus Segera Buka Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat Pengelola Lahan

"PHBM tidak mengalihkan status hutan , seperti hutan lindung menjadi hutan produksi. Namun pengelolaan yang berpindah tangan dari pusat ke nagari atau desa," katanya.

Dia mengatakan kawasan hutan bisa dikelola masyarakat merupakan wilayah ulayat masyarakat yang telah diatur menurut sistem adat di masing-masing nagari. Pengakuan dari pemerintah telah mendorong masyarakat untuk terus menerus berkumpul untuk mendiskusikan berbagai kepentingan mereka. Tokoh adat, pemerintahan nagari , cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda, masyarakat dan anak kemanakan berkumpul secara rutin untuk membicarakan potensi, perencanaan pengembangan ekonomi, pengamanan hutan dari ancaman kerusakan dan mengatur bagaimana manfaat dapat dirasakan secara bersama-sama. Rasa kepemilikan bersama itulah yang mendorong stakeholder di nagari untuk mendiskusi pengembangan pengelolaan hutan dan sumber daya alam nagari untuk kepentingan bersama.

baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Konsumsi Madu dan Jaga Hutan

“Selanjutnya PHBM mampu menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif yang dilakukan masyarakat. Usaha-usaha tersebut mulai muncul pada saat mereka menggali dan mengetahui potensi hutan yang mereka miliki,” kata Rainal.

Dia mengatakan berbagai lembaga pengelola hutan nagari dan kelompok Hkm telah mengembangkan berbagai usaha produktif untuk sumber ekonomi bagi keluarga. Seprti di Nagari Sungai Buluah muncul usaha pengelolaan wisata didalam kawasan hutan nagari dan pengelolaan Jamur tiram.

baca juga: Gubernur dan Kapolda Sumbar Temui Menteri LHK, Sampaikan Kerusakan Hutan Akibat Pembalakan Liar

Misalnya, di Nagari Sirukam muncul usaha pemanfaatan pandan dan bambu menjadi produk kerajinan rumah tangga. Di Jorong Simancuang melakukan pengelolaan perdagangan beras ramah linkungan dan berbagai usaha lain yang berkembang dilakukan oleh masyarakat.

PBHM juga mampu memberikan jaminan legalitas untuk mendukung pembangunan masyarakat oleh berbagai pihak. Salah satu dampak terbesar dari legalitas hutan yang didapatkan masyarakat adalah bahwa wilayah yang telah di berikan izin oleh kementerian dan pemerintah daerah dapat didukung oleh sektor lain dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Seperti dukungan dari dinas perkebunan untuk pengelolaan agrofrest, dinas pertanian dalam pengelolaan produk pertanian, dinas pariwisata dan lainya.

“Bahkan termasuk juga dukungan pihak non pemerintah seperti pengembangan energi terbaharukan seperti Biogas dan PLTMH, pengembangan Ternak dan lainnya,”ujar Rainal.

Dengan mengembangkan PHBM, pemerintah nagari mampu memaksimalkan pengelolaan dana nagari untuk mendukung pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat sekitar hutan . Seperti nagari Indudur telah mengalokasikan dana nagari 100.000.000 untuk pengelolaan agroforest masyarakat, pemerintah nagari Sungai Buluah mengalokasi 100.000.000 untuk pengembangan usaha wisata dan jalan usaha tani, Nagari Sirukam dan Nagari Pakan Raba’a Timur untuk pengelolaan HHBK dan Pemetaan Potensi. Dan banyak nagari lain yang telah melakukan hal yang sama.

“Bahkan kini lembaga pengelola lokal berkembang untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan usaha mereka," ujar Rainal.

[Joni ABK]

Penulis: Ramadhani