Banyak Korban Meninggal Karena Tidak Percaya Covid-19, MUI: Sangat Berbahaya

.
. (Net)

KLIKPOSITIF - Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) bidang komunikasi dan Informasi, KH Masduki Baidlowi, menyebut salah satu masalah besar saat ini adalah masih banyak para ulama yang tidak percaya dengan Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Alasannya, mereka meyakini bahwa ini merupakan rekayasa, konspirasi global dan sebagainya.

Pernyataan itu disampaikan oleh KH Masduki Baidlowi pada dialog: Bagaimana Peran Ulama Dalam Menangkal Hoax Covid-19 di TV MUI , Rabu (3/8).

baca juga: Pemerintah Harus Mitigasi Pelaksanaan PTM, DPR: PTM Penting, Meski Ditemukan Klaster Covid-19 di Sekolah

Dilansir dari laman resmi MUI , Kiai Masduki menjelaskan, dibalik anggapan teori konspirasi, banyak korban yang sudah meninggal akibat tidak percaya terhadap Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Bahkan, korbannya banyak yang berasal dari ulama.

Kiai Masduki mencontohkan, di Pamekasan, Madura. Dimana orang-orang justru dimarahi bahkan sampai dihukum sosial apabila ada orang yang meninggal diumumkan di masjid. Kata Kiai yang juga asal Madura ini, rata-rata masyarakat tidak mau mengakui bahwa dia terpapar dan takut di bawa kerumah sakit atau ke dokter karna takut divonis mengidap Covid-19.

baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Membaik, Menkeu: APBN Hadir di Hampir Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat

"Mereka Ketika ditanya si A meninggal, penyakit yang itu-itu gitu, maksudnya adalah corona tetapi dia tidak mau mengakui itu corona . Dia bilang kalau dibawa ke rumah sakit atau ke dokter mereka pasti di corona kan," cerita Kiai Masduki menggambarkan kondisi masyarakat Pamekasan

Untuk mengetahui permasalahan ini, Kiai Masduki mengaku sering berdiskusi untuk membahas permasalahan ini. Ia menyebut bahwa permasalahan ini terjadi akibat sistem informasi yang dibangun oleh media digital.

baca juga: Seorang Ibu Rumah Tangga di Tanah Datar Positif COVID-19

Kiai Masduki menyebut istilah permasalahan ini dengan Echo Chamber, yaitu sebuah sistem algoritma kurasi yang membuat seseorang apabila menyukai satu informasi, maka algoritma google akan terus menerus saja memberikan informasi tersebut.

"Saya kira sangat berbahaya. Tidak bisa dilawan oleh MUI dan masyarakat. Negara saya kira juga harus segera menyelesaikan masalah ini," tambahnya.

baca juga: Pemerintah Berharap Peran Lembaga Zakat dapat Lebih Maksimal dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Indonesia

Lanjut kiai Masduki, hal ini yang menyebabkan para ulama yang tidak percaya dengan pandemi, tetapi lebih percaya dengan konspirasi akan dipasangi terus informasi hoax. Malangnya, mereka banyak yang merupakan tokoh masyarakat yang sangat kharismatik.

Kiai Masduki mengatakan, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pun sampai dibuat bingung soal masalah bagaimana bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa pandemi ini nyata bukan hoax.

Apalagi, kata Kiai Masduki, sistem informasi bergaung dalam ruang yang menjadi sebuah permasalahan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.

Ia juga mengungkapkan bahwa tokoh dunia seperti mantan Presiden Amerika, Donald Trump disebut sebagai sumber terbesar munculnya hoax. Setelah ditemukanya fakta ada 38 juta artikel di dunia yang di muat di Cornel University.

"Itu nyata ada orang seperti itu di kelas dunia. Disini juga banyak yang seperti itu, dan kelasnya ulama lagi,'' jelasnya.

Ia juga meminta kepada para ulama yang memahami ilmu agama untuk mengatahui soal virus ini. Ia juga mengingatkan, bahwa Nabi pernah mengajarkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh pada basis keilmuan.

Ia meminta agar persoalan sistem informasi ini untuk segera diselesaikan agar tidak ada korban yang berjatuhan lagi.

"Se'alim apapun Ketika dia terkena kepercayaan oleh sistem informasi yang salah ini. Mereka akan terus dipasok oleh sistem," tandas Masduki.

Data Penyebaran Hoax tentang Pandemi Covid-19

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Setiaji Eko Nugroho, menyebut hasil pantauan Mafindo selama pandemi sejak 2020, hoax terkait pandemi jumlahnya sangat banyak.

Bahkan, lebih banyak dua kali lipat dibanding 2019. Padahal, 2019 merupakan tahun politik dimana banyak sekali isu pemilu atau isu politik.

Dalam catatan Mafindo, masyarakat yang termakan isu hoax terkait pandemi ini sebanyak 37 persen. Bukan hanya itu saja, saat pemerintah akan menyelenggarakan vaksinasi juga marak hoax soal vaksin Covid-19.

Dia mengkhawatirkan, bukan hanya persoalan angka saja, melainkan dampaknya.

"Karena kalau hoax terkait covid itu ternyata sangat-sangat berbahaya," kata ketua Presidium Mafindo, yang juga menjadi narasumber dalam dialog acara MUI yang bekerjasama dengan BPNB ini.

Aji sapaan akrab Ketua Presidium Mafindo ini mengatakan bahwa, sudah mulai muncul laporan dari masyarakat yang menjadi korban dari hoax ini.

Ia mencontohkan, ada masyarakat yang meninggal karena sempat percaya kalau rumah sakit itu mengcovidkan pasien atau obat yang diresepkan dokter itu interaksinya yang membunuh pasien, bukan virusnya.

Kemudian, kata Aji, akibat dari informasi ini membuat orang tidak percaya dengan rumah sakit dan dokter. Ketika mereka sakit baik itu covid atau bukan, mereka enggan bertemu dengan dokter.

Ketika gejalanya berat, baru mereka pergi kerumah sakit. Sehingga, banyak yang terlambat tertangani dan akhirnya meninggal akibat termakan hoax.

Soal vaksin, Aji mengutip hasil Survei SMRC yang dilakukan di bulan Maret. Dari hasil survei tersebut, terdapat 29 persen masyarakat yang menolak vaksin, jika dikorelasikan dengan hoax tentang vaksin Covid-19, banyak yang menyangkut soal isu keamanan dan kemanjuran vaksin.

"Ada yang menyebut nanti di vaksin dua tahun lagi akan meninggal, cacat permanen, bisa mandul. Rupayanya hoax itu bisa mempengaruhi masyarakat, (akhirnya) Sebagian dari kita akhirnya menolak," kata Aji, menceritakan contoh informasi hoax.

Ia juga meminta kepada masyarakat agar lebih percaya informasi yang dijelaskan oleh pemerintah baik dari otoritas kesehatan maupun dari para dokter dan para tenaga ahlinya. Ditegaskan AJi, bukan informasi desas-desus yang beredar di media sosial.

"Sebagian dari kita akhirnya menolak, karena lebih percaya informasi desas-desus yang beredar di media sosial ketimbang informasi yang dijelaskan oleh pemerintah ataupun otoritas Kesehatan, bahkan dari para dokter dan para tenaga ahli lainya," pungkasnya.

Editor: Eko Fajri