Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh Hearing Bersama Tokoh Masyarakat Luak Limopuluah

Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh Hearing Bersama Tokoh Masyarakat Luak Limopuluah
Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh Hearing Bersama Tokoh Masyarakat Luak Limopuluah (Ade Suhendra)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF - Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Payakumbuh gelar hearing atau dengar pendapat dengan tokoh masyarakat Luak Limopuluah, Kamis 5 Agustus 2020 di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD. Hearing ini dipimpin oleh Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam didampingi Sekretaris Pansus Syafrizal dan anggota Pansus Aprizal, serta Sekretaris Dewan Yon Refli.

Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dari Fraksi Golkar menyampaikan kegiatan ini diawali dengan pertemuan ketua partai yang ada di Kota Payakumbuh dengan Bupati Lima Puluh Kota. Pertemuan tersebut membahas tentang aset Lima Puluh Kota yang masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh sehingga dibutuhkan Pansus untuk menyelesaikan aset tersebut.

baca juga: Gerindra Payakumbuh Gelar Vaksinasi Covid-19 Gratis untuk Warga

"Pansus ini tidak punya kewenangan menentukan, tetapi Pansus menampung masukan untuk dijadikan referensi oleh Pansus DPRD untuk menindaklanjuti permasalahan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh . Kami butuh masukan dan saran dari tokoh masyarakat Luak Limopuluah," ujar YB. Dt. Parmato Alam.

Menurutnya tujuan dari hearing pansus bersama stakeholder ini adalah demi terwujudnya sinergisitas dalam membangun Luak Limopuluah yang lebih baik lagi kedepannya.Pendapat dan masukan tersebut dikatakannya akan ditindaklanjuti di DPRD.

baca juga: Sebanyak 50 Perusahaan di Payakumbuh Ikut Sosialisasi Program JKP BPJamsostek Bukittinggi

"Yang jelas kita tentu berharap keputusan yang diambil kedepan harus saling menguntungkan bagi dua daerah, karena bila makmur Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, maka makmur pula Luak Limopuluah," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Arius Sampono, Fahmi Rasyad, N Ben Yuza, Asyirwan Yunus, Marsanova Andesra, Zulhikmi Dt. Rajo Suaro, Zulmainis, Raden Awaluddin Dt Paduko Alam Nan Babatu Intan, Amriul Dt. Karayiang Ismardi BA, dan Bundo kanduang, dan Azmi Syahbuddin.

baca juga: DPC Partai Demokrat Payakumbuh Beri Bantuan Kepada Warga yang Tengah Menjalani Isolasi Mandiri

Mantan Wakil Bupati Limapuluh Kota Asyirwan Yunus mengatakan aset Pemkab Limapuluh Kota yang berada di wilayah Kota Payakumbuh ada sebanyak 13 item. Dimana 2 merupakan aset strategis yang dilihat dari sisi ekonomi, sejarah, dan kaitannya dengan isu pengembangan wilayah, yaitu eks kantor bupati dan rumah dinas bupati.

"Perlu diperhatikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 yang menetapkan kawasan eks kantor bupati adalah ruang terbuka hijau. Sah-sah saja suatu pemerintah daerah menetapkan kawasan di wilayahnya, tapi pemkab sebagai pemilik aset juga punya hak dengan asetnya," katanya.

baca juga: Kampung Sarugo di Lima Puluh Kota Lolos 50 Besar Final ADWI 2021

Ia menjelaskan kalau diikuti keinginan Pemko, kebijakannya tentu tidak boleh seenaknya mengobrak-abrik atau meruntuhkan aset orang di wilayah tersebut. Sementara Pemkab sendiri juga tak bisa melakukan pengembangan terhadap asetnya di wilayah Pemko.

"Alangkah elok jika dua pemerintahan membentuk satu kepanitiaan, apakah namanya pansus yang mewakili berbagai kepentingan stakeholder. Kemudian Pansus aset yang sudah dibentuk DPRD Kota Payakumbuh harus berhati-hati karena bisa menimbulkan berbagai persoalan karena ini sangat sensitif," katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Marsanova Andesra yang juga merupakan Ketua Pansus Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan harus ada rasionalisme dan komitmen terhadap daerah terkait urusan ini.

"Kita bersaudara dan satu rumpun. 70 persen warga Payakumbuh adalah orang Limapuluh Kota. Kami ingin menetralisir dan mengajak dialog, berbicara aturan terkait aset dua daerah dan ini akan selesai bila didudukkan bersama sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan bahwa perlu diingat aset yang diserahkan dan dilepaskan harus mengikuti prosedur yang ada. Menurutnya jangan lagi terulang kejadian aset seperti tanah eks Dinas Pertanian Kabupaten Limapuluh Kota yang diserahkan ke pemko dan pemprov, lalu diserahkan pada instansi lain.

Selain itu, Raden Awaluddin Dt Paduko Alam Nan Babatu Intan mengatakan agar memperhatikan aspek ekonomi dan generasi kedepan. Ia meminta pansus mengundang niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paga nagari.

"Jangan sampai kita terpecah belah atau retak pula ikatan sesama orang Luak Limopuluah," katanya.

Penulis: Ade Suhendra | Editor: Haswandi