Pemkab Agam Ikuti Seminar Virtual Pengendalian COVID-19 Bersama Ombudsman RI

Wabup ikuti seminar virtual
Wabup ikuti seminar virtual (ist)

AGAM , KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti seminar virtual Pengendalian Pandemi Covid-19 bersama Ombudsman RI, Kamis (19/8) di ruang rapat Bupati Agam .

Seminar bertajuksharing sessionyang difasilitasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat itu diikuti Wakil Bupati Agam yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19, Irwan Fikri SH, Dt. Parpatiah didampingi Asisten II, Yosefriawan, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hendri Rusdian, Kepala Dinas Sosial, Rahmi Artati, Kepala Satpol PP-Damkar, Kurniawan Syahputra dan Kepala Pelaksana BPBD Agam , M. Lutfi.

baca juga: Agam Tuan Rumah Gebyar Vaksinasi Serentak se-Sumbar

Selain Pemkab. Agam , seminar virtual Ombudsman RI juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dan sejumlah bupati/wali kota serta Satgas Penanganan Covid-19 se-Sumbar.

Seminar virtual dibuka secara resmi oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Disampaikannya, seminar pengendalian pandemi Covid-19 bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di tengah gempuran Covid-19.

baca juga: Pemkab Agam Buka Seleksi Terbuka Jabatan Sekda, Ini Ketentuan dan Jadwalnya

"Pada seminar kali ini kita menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompenten, semoga hasilnya nanti dapat membantu pemerintah Sumatera Barat dalam menangani Covid-19," ujarnya.

Dalam seminar yang dipandu Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman itu, beberapa narasumber membagikan sejumlah pandangan sebagai upaya pengendalian Covid-19.

baca juga: Bisnis Tambak Udang di Lubuk Basung Beralih Jadi Pelanggan Premium PLN

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyampaikan materi pengawasan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, dampak pandemi bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi mempengaruhi banyak aspek kehidupan.

"Banyak hal yang kami lihat seperti pelayanan publik pemerintah ternyata juga mengalami banyak kendala. Terutama pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti biaya tes yang mahal, strategi tracing virus sangat lemah di daerah, mobilitas warga, kelangkaan obat dan capaian vaksinasi Covid-19," terangnya.

baca juga: Kasus Aktif COVID-19 di Agam Tersisa 15 Orang

Selanjutnya Alamsyah Saragih yang menyampaikan urgensi perubahan strategi penanganan Covid-19 di daerah. Menurutnya, sejumlah strategi pengendalian Covid-19 perlu dilakukan perubahan mengingat makin masifnya penularan Covid-19, dan banyaknya kasus kematian.

Kemudian dr. Andani Eka Putra juga turut berbagi pandangan pengendalian Covid-19.

dr. Andani menyampaikan kondisi terkini Covid-19 di Sumatera Barat. Menurutnya, apa yang terjadi di Sumbar lebih kepada proses alamiah.

"Terus terang ini kondisi alamiah, karena minggu- minggu ini sejak tiga minggu terakhirpositivity ratemembaik, dua minggu kedepan diprediksi di bawah 20 persen. Secara statistik sangat bagus," bebernya.

Kedua, perilaku masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan Covid-19, seperti di rumah makan, tempat wisata dan pasar. Ketiga, tracing yang tidak maksimal. Menurutnya tracing tidak berjalan dengan baik di Sumbar, kecuali di Kota Padang.

"Testing paling banyak di Padang, sebagian besar, sehingga barometernya di padang, kalau padang membaik maka di daerah akan baik," terangnya.

Keempat soal isolasi. Dikatakan tidak banyak tempat isolasi yang disediakan, baik isolasi desa/nagari atau isolasi terpadu. Sebagian besar masyarakat menjalani isolasi mandiri.

"Pertanyaannya ini tugas siapa, ini tanggung jawab siapa, menurut saya pemda harus proaktif, mulailah penangani pandemi Covid-19 ini dari hulu," ucapnya.

Kemudian Defriman Djafri, S.K.M., M.K.M., Ph.D ahli epidemiologi Indonesia dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas juga turut menyampaikan sejumlah pandangan.

Menurutnya, ketika tracing dan testing sudah baik namun tidak dibarengi dengan isolasi yang benar maka pandemi ini juga tidak bisa terkendali. Untuk itu dibutuhkan keseriusan, kerjasama dan empati kepala daerah.

Selanjutnya informasi yang tidak benar juga harus dikendalikan. Menurutnya informasi tidak benar soal Covid-19 membuat masyarakat tidak percaya, bahkan bisa berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

"Kemudian tidak ada ruang bagi tokoh agama dan adat untuk membicarakan ini. Seharusnya ini perlu untuk memperkuat kembali upaya penanganan Covid-19," ungkapnya.

Ditambahkan, secara khusus belum diketahui varian Covid-19 kedepan yang mungkin lebih mengancam. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan pemahaman masyarakat untuk menghadapinya.

Sesi selanjutnya, Pemkab Agam mendengarkansharing sessionpenanganan Covid-19 dari beberapa kabupaten/kota di Sumbar yang dipilih secara acak, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Padang Panjang dan lainnya.

Editor: Rezka Delpiera