DLH Provinsi: Kabupaten dan Kota di Sumbar Tak Serius Kelola Sampah

Sampah berserakan di jalan layang arah Bandara Internasional Minangkabau
Sampah berserakan di jalan layang arah Bandara Internasional Minangkabau (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat (DLH Sumbar) menyatakan kabupaten dan kota di provinsi tersebut tidak serius mengelola sampah . Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas DLH Sumbar Siti Aisyah, Senin, 30 Agustus 2021 di Padang.

Pernyataan itu disampaikannya dari data yang ada. Salah satunya, banyak daerah yang anggarannya tidak sampai 1 persen.

baca juga: Gubernur Berharap Pemda Lahirkan Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah

"Bagaimana mau mengelola sampah jika anggaran dan saran prasarana tidak ada. Ada tapi kecil sekali, tidak hanya pemerintah, DPRD juga harus mendorong anggaran untuk pengelolaan. Sekarang belum banyak inisiatif untuk pengelolaan sampah di daerah," bebernya.

Ica menyebutkan bila dilihat dari kondisi alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di masing-masing daerah pada tahun 2020 kemarin ini, tak sampai 1 persen dari APBD masing-masing daerah.

baca juga: Audy Optimis, 2022 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Capai 5 Persen

Hanya Kota Padang yang mengalokasikan anggaran dari APBD 2020 untuk pengelolaan sampah di atas 2 persen. Padang juga menyiapkan petugas kebersihan yang nyaris seribu orang.

"Sementara kabupaten dan kota lainnya, ada yang 18 orang. Padahal daerah kabupaten dan kota itu luas loh. Masa cuma 18 orang petugas kebersihannya," sebut Ica.

baca juga: Kota Solok Bakal Terima Kucuran Dana Belasan Miliar Dari Pemprov Sumbar

Siti Aisyah mengatakan persoalan kebersihan lingkungan saat ini tidak semata dilihat dari kacamata masyarakat. Tapi pemerintah juga perlu memberikan fasilitas yang mendukung untuk terciptanya lingkungan yang bersih dari sampah .

"Memang ada juga kesadaran masyarakat masih minim soal sampah ini. Tapi cukup banyak juga masyarakat itu sadar soal membuang sampah ke tempatnya itu. Cuma fasilitas yang tidak mendukung," katanya.

baca juga: Akselerasi Smart City, Lima Daerah Kerjasama dengan BNI

Dari pantuan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, sebagian besar fasilitas persampahan di daerah itu, tidak memadai. Bahkan tumpukan sampah di kontainer pun tak terhindarkan.

"Artinya perlu tambah kontainer. Karena daya tampung kontainer itu tak sebanding dengan jumlah sampah yang dibuang masyarakat. Soal ini, kewenangannya ada di masing-masing daerah, bukan provinsi," tegasnya.

Bahkan Ica panggilan akrab Aisyah menyinggung soal keinginan Bupati dan Wali Kota meraih Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, padahal dari satu sisi untuk mengalokasikan anggaran sangat kecil.

"Jadi setop saja saja bicara Piala Adipura nya, kalau pengelolaan sampahnya saja tidak serius," ungkapnya.

Ica berharap pada APBD 2021 nanti, Bupati dan Wali Kota Padang bisa mengalokasikan anggaran yang lebih, sehingga penanganan sampah bisa lebih baik.

"Bagaimana berbicara pariwisata kalau sampah masih berserakan sana - sini," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir