Mendagri: Perkuat Pengawasan Internal Pemda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Net)

KLIKPOSITIF - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat pengawasan internal dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Penguatan APIP ini menjadi penting dari kualitas personelnya, dengan melalui pelatihan-pelatihan teknis terus menerus," ujar Tito

baca juga: Wapres Minta Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM Dipermudah

Tito menilai pengawasan tersebut penting untuk mengurangi moral hazard untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi. Selain melalui pelatihan, terang Mendagri, upaya penguatan pengawasan internal juga dapat dilakukan dengan menunjuk orang yang profesional di bidangnya melalui pola rekrutmen dan memberikan pembinaan karier yang baik.

Ini akan memberikan kepastian dalam pembinaan karier di jajaran inspektorat daerah sehingga bisa menjadi lebih profesional. Selain itu, pemda juga dapat mengalokasikan pembiayaan pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang memadai.

baca juga: Koruptor dan Pelaku Kejahatan Lainnya di Indonesia Tidak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura

Tito menegaskan, hal ini merupakan diskresi dari masing-masing kepala daerah yang prinsipnya untuk memperkuat APIP.

Adapun sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal, di antaranya melalui perbaikan sistem pengawasan bertingkat di provinsi maupun kabupaten/kota serta sistem pelaporan berbasis digital, seperti SIPD, SP4N LAPOR, dan Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).

baca juga: Januari 2022, KPU Tanah Datar Tetapkan 264.348 Orang Masuk DPB

Kemudian terdapat juga Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merupakan inisiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung oleh Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Editor: Eko Fajri