Terkait Nota Ranperda APBD-P 2021, DPRD Pessel Gelar Pandangan Umum Fraksi

Paripurna pandangan umum fraksi DPRD Pessel terkait nota Ranpreda APBD-P 2021 dipimpin Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim dihadiri Ketua DPRD Ermizen dan Pj.Sekda Luhur Budianda
Paripurna pandangan umum fraksi DPRD Pessel terkait nota Ranpreda APBD-P 2021 dipimpin Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim dihadiri Ketua DPRD Ermizen dan Pj.Sekda Luhur Budianda (istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan umum terkait nota rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan APBD 2021, Selasa 14 September 2021.

Sembilan fraksi secara umum merespons baik hasil penyampaian nota Ranperda APBD-P 2021. Namun, dari semua yang disampaikan tetap saja memberikan saran dan kritik, diantaranya fraksi gabungan PPP, Hanura dan Perindo.

baca juga: Bertambah Rp18 Miliar, Ranperda APBD -P Pessel 2021 Disetujui Jadi Perda

Fraksi gabungan yang disingkat Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia atau PPHRI menyampaikan, dua pokok perubahan terkait realisasi pendapatan dan belanja Daerah. Diantaranya soal pendapatan, yang mana ketika pendapatan transfer turun, proyeksi PAD ikut juga turun.

"Mohon penjelasan logis Saudara Bupati. Dalam kesempatan ini lagi-lagi kami menyampaikan dan kami memandang bahwa Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan kontribusi terhadap peningkatan PAD," terang Jubir Fraksi PPHRI, Abdul Muis dalam pandangan fraksi.

baca juga: Jadi Sorotan, Belum Berumur Satu Tahun Masjid Terapung di Carocok Painan Pessel Sudah Rusak

Penyampaian pandangan umum dipimpin Wakil Ketua DPRD Jamalus Yatim, dan dihadiri Ketua DPRD Pessel , Ermizen. Sementara unsur pemerintah daerah, diwakili Pj. Sekda Luhur Budianda dan dihadiri unsur Forkopimda serta pejabat OPD.

Selain PPHRI, fraksi Golkar juga menyampaikan, beberapa hal terkait Ranperda APBD-P 2021. Namun, karena masih kondisi pandemi, fraksi berlambang beringin ini lebih pada penanganan pandemi.

baca juga: Bawa Kabur Sepeda Motor Tukang Ojek, Dua Pelaku Dibekuk Polres Pessel

Menurut fraksi Golkar, dampak pandemi telah menimbulkan dinamika yang cukup tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan pandemi COVID 19 masih menjadi ancaman tantangan bagi daerah, negara dan dunia.

"Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi resiko COVID 19 yang masih penuh ketidakpastian," ujar Jubir Fraksi Golkar, Ermiwati.

baca juga: Buka Bimtek PPID, Bupati Pessel: Keterbukaan Informasi Publik Harus Sampai Seluas-luasnya untuk Masyarakat

Sembilan fraksi di DPRD Pessel , secara spesifik memiliki persamaan dan perbedaan. dalam pandangan. Selain pandemi, Golkar juga menekankan penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah.

Diantaranya dalam pendekatan sistem yang digunakan Pemkab, bukan pendekatan kasus per kasus. Tapi, bagaimana dilakukan berdasarkan status yang valid, karena pasien miskin sangat amat berpotensi memiliki permasalahan dalam pembiayaan.

"Atas dasar itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat berdasarkan pada tingkat validitas dan kesahihan data dan informasi menjadi penentu bagi penerima," terangnya.

Sembilan fraksi, terdiri dari Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia (gabungan PPP, Hanura dan Perindo), PDIP, Golkar, Demokrat dan Bintang Karya Bangsa (PKB dan Berkarya).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan alokasi belanja daerah naik Rp 18,6 miliar dan pendapatan daerah turun Rp 2,6 miliar dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 20 21 dalamrapat paripurna DPRD, Senin 13 September 2021.

Bupati Pessel , Rusma Yul Anwar menyampaikan, nota rancangan APBD- 2021 sesuai dengan KUPA dan PPAS prioritas rancangan APBD-tahun 2021, antara lain untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

"Kedua optimalisasi penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan fokus pada upaya pencegahan (vaksin, tracking dan penegakan Perda), pengobatan (tindakan medis, pengobatan dan rujukan) serta penanganan korban meninggal akibat Covid-19," terangnya.

Selanjutnya, prioritas ketiga, untuk penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah. Lalu, keempat penyelenggaraan pendidikan berkualitas pada sekolah negeri tingkat SD dan SMP.

"Selain itu, juga dalam pengembangan pariwisata, pengembangan komoditi atau produk unggulan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana," jelasnya.

Diketahui, pada Ranperda APBD-P 2021 target pendapatan daerah turun dari Rp 1.734.397.102.605, menjadi Rp 1.731.737.589.831 atau turun sebesar Rp 2.659.512.774. Diantaranya, PAD dari Rp 145.952.089.082, menjadi Rp 138.118.992.718.

Lalu, pendapatan transfer dari awal diproyeksikan sebesar Rp 1.436.130. 827.2 72, menjadi Rp 1.430.834.246.263, dan pendapatan lain yang sah semula Rp 152.314.186.251, berubah menjadi Rp.162.784.350.850.

Sedangkan, alokasi belanja pada perubahan APBD 2021 direncanakan mengalami kenaikan semula Rp 1.729.897.102. 605, menjadi Rp. 1.748.512.028.704 ata u bertambah sebesar Rp 18.614.926.09 9.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi