Gubernur Sebut Lembaga dan Tokoh Adat Benteng Budaya

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah lembaga dan tokoh adat di desa atau nagari adalah benteng untuk melindungi nilai-nilai budaya serta generasi muda dari ancaman arus globalisasi.

"Sekarang arus informasi, nilai-nilai budaya asing tidak ada lagi sekatnya. Generasi muda dalam usia yang labil sangat mungkin terpengaruh dan meninggalkan kearifan budaya sendiri. Lembaga dan tokoh adat memiliki peran penting untuk menghindarkan generasi muda dari ancaman itu," kata Gubernur beberapa waktu lalu.

baca juga: Masjid Baburrahim Batu Basa Senilai Rp21,3 miliar, Inisiasi Ranah Rantau

Agar bisa menjadi benteng yang kuat, yang kokoh, maka kapasitas lembaga adat penting untuk ditingkatkan salah satunya melalui kegiatan workshop atau pelatihan.

Dalam dinamikanya, lembaga adat juga diharapkan bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah di nagari sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

baca juga: Sumbar Siapkan Tim Selesaikan Persoalan Aset Lahan Padang Industrial Park

Hal tersebut dimungkinkan karena negara mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan Indonesia.

Untuk itu, gubernur meminta agar tokoh adat, ninik mamak serta bundo kanduang agar memainkan peran dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan serta vaksinasi.

baca juga: Audy: Pembangunan Sumbar Butuh Dukungan DPD RI

"Vaksin ini aman dan halal sehingga masyarakat tidak perlu cemas untuk divaksin," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Sumbar, Amasrul mengatakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan ABS SBK di Sumbar, menyelaraskan fungsi lembaga adat dengan pemerintahan.

baca juga: PT Semen Padang Bantu Petani Dharmasraya 1000 Bibit Pohon Kelapa Dalam

Kemudian meningkatkan fungsi peran serta lembaga adat sebagai mitra pemerintahan dalam seluruh aspek serta meningkatkan wawasan masyarakat hukum adat di tengah-tengah era globalisasi.

Unsur pemerintah daerah, DPRD dan pakar dihadirkan sebagai nara sumber untuk memberikan materi kepada peserta.

Editor: Joni Abdul Kasir