Menkeu: Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Membaik

Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani (net)

KLIKPOSITIF - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN juga menunjukkan kinerja yang baik.

Dia menjelaskan hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen. Belanja dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi. Lebih detail, realisasi belanja barang kementerian/lembaga sebesar Rp255,2 triliun, tumbuh 60,4 persen.

baca juga: Dugaan Kasus Kecurangan Seleksi CASN, Tjahjo: Ini Mengarah ke Tindak Pidana

Kenaikan didominasi dari Kementerian Kesehatan yang belanjanya masih memiliki korelasi dengan COVID-19 dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membantu dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belanja berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan, Kementerian Agama (Kemenag) belanja untuk bantuan operasional sekolah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit yang berbelanja utamanya dirasakan petani kelapa sawit.

"Belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung," ungkap Menkeu dilansir dari situs resmi Jumat 24 September 2021.

baca juga: Kembali Dibuka di Jalur Hijau, IHSG Menguat

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program vaksinasi dengan jumlah suntikan vaksin pertama kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta, bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien COVID-19 yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kemenag menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun juga menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif. Kenaikan didominasi oleh Kementerian PUPR, Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan. Belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat.

baca juga: Raih Nilai 98.21, UNP Unggulu Unpad Hingga UI Sebagai Perguruan Tinggi Informatif

"Seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI/Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka," jelas Menkeu.

Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya. Dilihat sampai dengan 31 Agustus, Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta kelompok penerima, Program Keluarga Harapan kepada 9,9 juta kelompok penerima, Bantuan Sosial Tunai kepada 10 juta kelompok penerima, Kartu Prakerja untuk 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.

baca juga: 2 Kampus di Sumbar dapat Predikat Perguruan Tinggi Menuju Informatif

"Ini adalah belanja negara yang langsung memberikan perlindungan pada masyarakat," tandas Menkeu.

Di bidang kesehatan, APBN berperan utamanya untuk penanganan COVID-19 dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Pengadaan vaksin 94,5 juta dosis, insentif kepada 941,4 ribu tenaga kesehatan di pusat, dan pembayaran 96,5 juta masyarakat tidak mampu semuanya menggunakan APBN.

Realisasi belanja subsidi mencapai Rp64,1 triliun. Jumlah ini untuk realisasi penyaluran 8.848,1 ribu kilo liter bahan bakar minyak (BBM), 4.299,8 juta kilogaram elpiji, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,6 terrawatt hour (twh) volume konsumsi listrik.

"Ini adalah artinya APBN kembali saya sampaikan hadir di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari listrik sampai elpiji sampai bahan bakar sampai kredit usaha sampai pembelian rumah terutama untuk masyarakat masyarakat yang kurang mampu. Itu semuanya diperoleh dari penerimaan negara kita. Inilah makna dari yang disebut negara hadir namun tetap harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya," pungkas Menkeu

Editor: Ramadhani