Sidang DPRD Solok Kembali Memanas, Bupati dan Ketua Fraksi PPP Terlibat Cekcok

Bupati Solok, H. Epyardi Asda dan Ketua Fraksi PPP saling tunjuk saat berdebat dalam sidang paripurna
Bupati Solok, H. Epyardi Asda dan Ketua Fraksi PPP saling tunjuk saat berdebat dalam sidang paripurna (Ist)

Solok, Klikpositif - Sidang DPRD Kabupaten Solok kembali memanas. Bupati Solok H. Epyardi Asda terlibat adu mulut dengan ketua fraksi PPP, Dendi. Bahkan Bupati berdebat panas jelang meninggalkan sidang.

Sidang paripurna dengan agenda pengesahan Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda itu dilangsungkan Jumat (24/9/2021) di ruang paripurna DPRD Solok, Arosuka. Sidang dipimpin Ivoni Munir dan turut dihadiri Dodi Hendra.

baca juga: Empat Hari Terakhir, Kasus Covid-19 di Kabupaten Solok Nihil

Diawal sidang, sebelum penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Banggar, Ketua fraksi PPP, Dendi mempertanyakan status Dodi Hendra yang diketahui masih diakui sebagai ketua DPRD, berdasarkan surat Sekda Provinsi Sumbar.

Hal itu memancing perdebatan antara sejumlah anggota dewan, melihat kondisi sidang, Bupati ikut angkat bicara. Tindakan itu langsung ditentang oleh Dendi yang menilai Bupati tidak berhak berkomentar tanpa adanya izin peserta dan pimpinan sidang.

baca juga: DPRD dan Pemkab Solok Setujui APBD Perubahan 2021

Pimpinan sidang dan sejumlah anggota sempat mencoba menenangkan kedua belah pihak. Namun situasi tetap memanas, Bupati kemudian memutuskan meninggalkan ruangan sembari.

Bahkan, sebelum sampai di pintu keluar, Epyardi Asda dan Dendi sempat berdebat dan terjadi aksi saling tunjuk. Setelah kejadian itu, sidang akhirnya diskors.

baca juga: Tinggalkan Sidang Paripurna, Bupati Solok : Saya Ingin Jaga Kondusifitas

Usai kejadian, Dendi menegaskan, dirinya tidak menghalang-halangi APBD seperti yang dituduhkan, tapi hanya mempertanyakan soal status ketua DPRD setelah turunnya surat dari Sekda Provinsi.

"Ini perlu saya luruskan, tidak betul tuduhan Bupati kepada saya yang menghambat APBD, saya hanya mempertanyakan status Ketua DPRD, tidak ada urusannya, kalau soal APBD kami sudah setuju melalui pandangan fraksi yang disampaikan sebelumnya," tegas Dendi.

baca juga: Bupati Solok Prioritaskan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Dikatakannya, per tanggal 16 September 2021, surat dari Sekda Provinsi Sumatra Barat sudah menegaskan bahwa Dodi Hendra masih sebagai ketua DPRD, sampai SKnya dicabut Gubernur.

Dilanjutkannya, dulu Dodi Hendra di Plt-kan melalui sidang paripurna pada 30 Agustus 2021, paripurna tadi harus menjelaskan bahwa Dodi masih tetap sebagai ketua DPRD dan melekat semua kewenangan pada dirinya.

"Padahal Dodi Hendra hadir, kenapa tidak dia yang memimpin sidang, ini menandakan mereka belum mengakui Dodi sebagai ketua, ini yang saya pertanyakan, bukan soal menghambat atau tidak APBD Perubahan," tuturnya.

Ditegaskan Dendi, dirinya hanya ingin menyelamatkan lembaga. Kalau salah administrasi dan salah menggunakan anggaran, bisa berbuntut masalah hukum di kemudian hari.

"Ini yang saya takutkan, jangan gara-gara ini kita tersangkut masalah hukum nantinya," tutupnya.

Editor: Syafriadi