BNPB Terapkan Sietem WBS Cegah Korupsi

Logo BNPB
Logo BNPB (Net)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) bekerjasama dengan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang(LKPP) menerapkan aplikasi WhistleBlowing System (WBS) dalam mengurangi tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB .

Inspektorat II, Kahartomi, di Jakarta, mengatakan WhistleBlowing System ini diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa di BNPB .

baca juga: BNPB Prioritaskan Evakuasi Korban Gempa Karangasem dan Bangli

Dilansir dari Situs resmi BNPB , WBS merupakan saluran pengaduan yang responsif sehingga harus segera ditanggapi laporan tersebut agar masyarakat percaya kepada BNPB , pelapor (Whistleblower) sendiri merupakan orang dalam Kementerian atau Lembaga atau Institusi lain yang memiliki informasi dan akses informasi yang dapat mengadukan perbuatan terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang atau jasa pemerintah yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja. Dalam hal ini pelapor merupakan pegawai BNPB itu sendiri.

Melalui WBS ini pelapor dapat melaporkan kejanggalan yang terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa dilingkungan BNPB . Salah satu contoh penerapan aplikasi tersebut adalah saat melakukan pengadaan barang dan jasa terjadi intervensi dari pihak tertentu untuk memenangkan perusahaan tertentu, hal ini dapat dilaporkan melalui WBS dengan didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Pelapor tinggal melaporkan kejadian yang diketahuinya ke www.wbs.lkpp.go.id yang dimiliki oleh LKPP.

baca juga: Terjunkan 2 Helikopter Waterbombing, Kebakaran Hutan di Kampar Berhasil Dipadamkan

"Kategori penyimpangan yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah penyimpangan prosedur, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta persaingan usaha yang tidak sehat," kata Kepala Saksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Robi Darmawan saat Sosialisasi WhistleBlowing System pada Selasa (20/12) di Graha BNPB , Jakarta.

Identitas pelapor akan dirahasiakan dengan hanya cukup menuliskan nama samaran saat akan melaporkan kejanggalan proses pengadaan barang atau jasa, pelapor juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika merasa terancam setelah melakukan laporan tersebut.

baca juga: Komisi VII DPR Minta Erick Thohir Jangan Omong Doang

Laporan tersebut akan diverifikasi oleh verifikator, apabila bukti yang dicantumkan kurang lengkap, maka verifikator akan meminta bukti dilengkapi oleh pelapor dan dilengkapi dalam kurun waktu tiga puluh hari, jika syarat terpenuhi maka akan ditelaah dan diproses oleh tim penelaah. Untuk BNPB sendiri, terdapat Veifikator dua orang yang terdiri dari Inspektorat I dan Inspektorat II, serta penelaah terdiri dari dua orang yang diambil dari Biro Hukum.

Sementara itu bagi masyarakat umum dapat memberikan pengaduan terhadap penyimpangan melalui portal www.pengaduan.lkpp.go.id. (*)

baca juga: PON XX Ditengah Pandemi Covid-19, BNPB Kirim Tiga Juta Masker ke Papua

Penulis: Eko Fajri