Fraksi di DPRD Sumbar Berikan Pandangan soal Ranperda APBD 2022

Fraksi di DPRD Sumbar Berikan Pandangan soal Ranperda APBD 2022
Fraksi di DPRD Sumbar Berikan Pandangan soal Ranperda APBD 2022 (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2022, Selasa (19/10). Pada paripurna tersebut, fraksi-fraksi menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Mesra mengatakan, kinerja BUMD masih belum optimal memberikan dividen bagi daerah. Bahkan, salah satu BUMD mencatatkan kerugian yang cukup tinggi, yaitu PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola operasional Hotel Balairung.

baca juga: Supardi Ajak Lulusan SMK Buka Lapangan Kerja Bidang Pertanian

"Sejak beroperasi tahun 2013, PT Balairung tercatat hanya mendapatkan laba selama tiga tahun, yakni pada 2014 sebesar Rp10 miliar, 2015 senilai Rp9,3 miliar, dan 2016 senilai Rp9,6 miliar. Sedangkan pada 2013, merugi Rp6,9 miliar, 2017 merugi Rp5,9 miliar, 2018 merugi Rp5 miliar, dan 2019 merugi 6,8 miliar. Apabila ditotalkan, kerugian dari 2013 sampai 2019 itu Rp34 miliar," ujar Mesra.

Sementara itu, Mesra menambahkan, total penyertaan modal dari APBD Sumbar untuk PT Balairung Citra Jaya Sumbar mencapai Rp160 miliar, tetapi dividen yang diberikan tidak lebih dari Rp1 miliar, dan bahkan hanya di bawah Rp300 juta. Padahal, hotel di kawasan Matraman, Jakarta Timur itu juga menyewakan ruangan untuk Kantor Penghubungan dan PT Bank Nagari.

baca juga: Tutup Masa Persidangan 2021, DPRD Sumbar Laporkan Hasil Reses

Selain itu, Mesra menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah mengaudit keuangan PT Balairung. Di mana, DPRD Sumbar sendiri sudah menerima laporan terkait 11 temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap PT Balairung Tahun Buku 2018-2020.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Syamsul Bahri, menekankan agar pengelolaan BUMD yang belum optimal dalam memberikan dividen itu diserahkan kepada pihak ketiga. Sebab, BUMD itu jelas sudah tidak bisa memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.

baca juga: Supardi Dorong Dorong Kelompok Tani di Payakumbuh Lirik Program Corporate Desa

"Dalam nota pengantar RAPBD juga dibunyikan ada kebijakan evaluasi BUMD. Sekaitan dengan ini, kami mengingatkan pada pemerintah daerah agar BUMD-BUMD yang sudah dievaluasi, bahkan DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi, agar ada tindaklanjutnya, terutama soal pengelolaan oleh pihak ketiga," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo mengatakan, pada 14 Oktober lalu, Gubernur telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang Rancangan APBD Tahun 2022. Ia menyebutkan, RAPBD tersebut kondisinya sama dengan KUA-PPAS Tahun 2022 yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemda.

baca juga: H. Irzal Ilyas Bantu Alsintan Bagi Kelompok Tani di Kota Solok

RAPBD 2022 itu, Pemprov Sumbar menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp6,6 triliun, dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,8 triliun. Sementara itu, untuk belanja daerah pada belanja modal, telah dialokasikan anggaran sebesar 14 persen, dari total belanja yang diprioritaskan untuk program di bidang infrastruktur.

Ada pun sekaitan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar atas Rancangan APBD 2022, termasuk soal pengelolaan sejumlah BUMD milik provinsi, Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan akan menampun dan menindaklanjutinya. "Kita akan tindak lanjuti dan memberi penjelasan nanti di paripurna berikutnya," ucapnya

Editor: Fitria Marlina