BNPB Perkirakan Kerugian Banjir Bima Lebih Rp1 Triliun

Dampak banjir Bima
Dampak banjir Bima (Net)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Badan Penanggulangan Bencana Nasional ( BNPB ) memperkirakan kerugian akibat banjir yang merendam 33 desa di lima kecamatan di Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi Kecamatan Rasanae Timur, Mpunda, Raba, Rasanae Barat, dan Asakota, pada Rabu (21/12) dan Jumat (23/12) mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, mengatakan, pendataan dampak banjir di Kota Bima masih terus dilakukan, kerugian diperkirakan lebih dari Rp1 triliun. Banjir di daerah itu sudah mulai surut, namun genangan air dan lumpur masih ada di beberpa lokasi, sementara masa tanggap darurat berlaku sampai 5 Januari 2016.

baca juga: BNPB Prioritaskan Evakuasi Korban Gempa Karangasem dan Bangli

"Hampir semua sektor kehidupan di daerah tersebut terdampak dari banjir. Berdasarkan perhitungan data sementara kerugian dan kerusakan akibat banjir sebesar Rp984,4 milyar. Jumlah ini adalah estimasi kasar yang nanti akan dihitung lebih detail dengan menggunakan pendekatan Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan PascaBencana) sekaligus dihitung besarnya kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekontruksi," kata Sutopo.

Ia menambahkan, selain itu sebanyak 105.753 jiwa masyarakat Kota Bima terdampak langsung dari banjir, dan saat ini masih ada 8.491 jiwa pengungsi yang tersebar 30 titik.

baca juga: Penelitian: 85 Persen Umat Manusia Tinggal di Daerah yang Sudah Merasakan dampak Perubahan Iklim

Sementara itu, Kepala BNPB , Willem Rampangilei, juga telah melalakukan rapat koordinasi potensi nasional dalam penanganan bencana banjir di Kota Bima. Sesuai dengan fungsinya saat darurat bencana BNPB sebagai komando yang mengkoordinir TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PU Pera, Kementerian Kesehatan dan Basarnas untuk memperkuat Pemda Kota Bima.

Willem Rampangilei menjelaskan, untuk penanganan banjir Bima distribusi bantuan dan pembersihan harus dioptimalkan. Sejumlah truk akan didatangkan dari Pemerintah Provinsi untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan. Personil TNI dan Polri bersama relawan akan ditempatkan per sektor wilayah terdampak.

baca juga: Pusatkan Kendaraan Tanggap Darurat Kebencanaan, Pemko Payakumbuh Bangun Hangar Terpadu

"Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi harus disusun rencana aksi lintas sektor. Misalnya untuk rehab sekolah akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk rehab jembatan dan jalan akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk antisipasi dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang, beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan adalah normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang," tegas Willem. (*)

Penulis: Eko Fajri