Pengajuan Penangguhan Tersangka Dinas Fiktif DPRD Pasbar Dua Kali Ditolak, Ini Alasannya

Suasana saat para tersangka dinas fiktif DPRD menaiki mobil tahanan menuju sel Polres Pasaman Barat
Suasana saat para tersangka dinas fiktif DPRD menaiki mobil tahanan menuju sel Polres Pasaman Barat (KLIKPOSITIF/Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam kasus dinas fiktif DPRD Pasaman Barat sudah dua kali ditolak.

Hal itu dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Andy Suryadi mengatakan untuk pengajuan penangguhan penahanan adalah hak dari terdakwa. "Ya, sudah dua kali surat masuk pengajuan penangguhan penahanan terhadap para keluarga tersangka dalam bulan ini," kata Andy kepada sejumlah wartawan di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Selasa (23/11/2021).

baca juga: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Asrul Sani Singgung Pembukaan Wilayah untuk Pelatihan Angkatan Udara

Menurutnya untuk penangguhan penahanan itu haknya dari para tersangka. Namun diterima atau tida nya tergantung dari perjalanan kasus yang sedang dipelajari pihaknya. "Cuma, di terima atau tidak tergantung nanti kita pelajari, yang jelas untuk pengajuan penangguhan kemaren sudah dilakukan penolakan," terangnya.

Andy beralasan, penolakan penangguhan penahanan para tersangka yang diajukan oleh pihak keluarga tersangka karena khawatir para tersangka akan menghilangkan barang bukti. "Alasan kita menolak penangguhan penahanan karena takut menghilangkan barang bukti, takut melakukan tindak pidana lainnya dan kabur," ungkapnya.

baca juga: Andre Rosiade Fasilitasi Pemprov Sumbar Temui Direksi BNI Bahas Peningkatan UMKM

Sedangkan pelimpahan berkas ke pengadilan akan dilakukan dalam waktu dekat. "Mereka semua masih dalam tahanan penyidik belum masuk dalan tahan jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 hari kedepan," jelasnya.

Sementara Kuasa hukum empat eks anggota DPRD Pasaman Barat ( Pasbar ) yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah tahun anggaran 2019, Abdul Hamid mengatakan telah mengajukan permohonan penangguhan. "Penangguhan penahanan telah kita ajukan ke penyidik Kejaksaan Negeri Pasbar atas permintaan dari para keluarga tersangka," kata Abdul Hamid, di Simpang Empat.

baca juga: Walikota Pariaman Bersihkan Lapangan Merdeka untuk Sarana Olahraga Masyarakat

Ia menyebut saat ini kliennya empat eks anggota DPRD itu yakni AT, JD, ES dan FDM telah berstatus tahanan jaksa dan dititip di sel Polres Pasaman Barat guna kepentingan penyidikan.

Abdul Hamid juga mengemukakan keempat klien itu telah bersikap kooperatif saat dimulai dilakukan penahanan. Ia sangat berharap kejaksaan menerima permohonan penangguhan yang diajukan. "Sudah dua kali, namun tidak dikabulkan, padahal sudah saya pastikan klien saya akan melaksanakan kewajiban selama penangguhan seperti wajib lapor. Namun hal itu kembali kepada pihak penyidik kejaksaan," jelasnya.

baca juga: Koruptor dan Pelaku Kejahatan Lainnya di Indonesia Tidak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura

Untuk diketahui Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada Jumat (29/10/2021) telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan perjalanan fiktif mantan anggota DPRD periode 2014-2019. Lima orang tersangka sudah ditahan.

Lima orang itu yakni AT, JD, ES, FDM dan IS. Kasus dugaan perjalanan fiktif dalam propinsi maupun luar provinsi oleh mantan anggota DPRD itu terjadi di tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan kerugian negara sekitar Rp650 juta.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Ramadhani