BKKBN Sumbar Sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Bersama Mitra Kerja 2021 di Solok

Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati dan Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Kepala Dinas DPPKB&P3A Zulfahmi, Camat Bukit Sundi Efiyardi saat foto bersama, Jumat, 26 November 2021
Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati dan Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Kepala Dinas DPPKB&P3A Zulfahmi, Camat Bukit Sundi Efiyardi saat foto bersama, Jumat, 26 November 2021 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

KABUPATEN SOLOK , KLIKPOSITIF - BKKBN Sumatera Barat menggelar Kegiatan Sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Bersama Mitra Kerja Tahun 2021 di Nagari Maura Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok , Jumat, 26 November 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB&P3A), Zulfahmi, Camat Bukit Sundi Efiyardi. Juga hadir Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumbar Nova Dewita.

baca juga: Andre Rosiade Minta Aneka Tambang Bikin Smelter Nikel

Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati menyampaikan, hasil pendataan keluarga memiliki banyak manfaat, terutama untuk program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, stunting dan keluarga berencana. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan.

"Hasil pendataan keluarga ini akan digunakan untuk mengambil dan menentukan kebijakan terkait pembangunan keluarga, mencari dan menemukan solusi dari persoalan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, hasilnya penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya," katanya.

baca juga: Wapres: Percepatan Penanganan Stunting

Tidak hanya itu, lanjut Fatmawati, data juga dapat digunakan untuk kebijakan pemerintah untuk bantuan sosial agar tepat sasaran. Sebab dalam pendataan pertanyaan dimulai dari umum hingga khusus dan sedetail mungkin. Dalam pembagian pendataan ada blok kependudukan, KB , dan Pembangunan Keluarga.

"Petugas yang mendata bertanya secara keseluruhan, maka hasilnya bisa diketahui siapa yang dapat PKH, BLT dan bantuan lainnya. Bisa mengetahui indeks pembangunan keluarga, angka stunting dan pengguna KB ," terangnya.

baca juga: Andre Rosiade Apresiasi Menteri Erick Gratiskan Semua Fasilitas Umum BUMN

Apalagi, tambah Fatmawati, BKKBN ditunjuk untuk penurun angka stunting . Dari data yang sudah tersedia maka perencanaan pembangunan akan lebih efektif. Tim Pendamping Keluarga (TPK) khusus menekan angka stunting bisa bekerja maksimal mendampingi keluarga beresiko stunting .

" Stunting berdampak pada kesempatan kerja, masa depan anak. Kami tidak ingin anak stunting menjadi beban pembangunan. Maka dalam pendampingan TPK bisa mengintervensi dengan cara memberikan makanan tambahan," ungkapnya.

baca juga: Bangkit Saat Pandemi Covid-19, Puluhan Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Pemasaran Digital

Anggota DPR RI Komisi IX Darul Siska dalam sambutannya membenarkan pentingnya hasil pendataan keluarga, tidak hanya pemerintah tetapi juga bagi lembaga legislatif. Menurutnya, data tersebut bisa mengetahui persoalan di tengah masyarakat dan solusi yang tepat untuk diambil.

"Pendataan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Kita jadi tahu berapa rumah sakit di Solok ini, berapa kekurangannya, kemudian siapa saja yang menerima bantuan dari pemerintah dan yang tidak dapat bantuan. Data ini sangat penting, BKKBN telah melakukan hal penting itu," ujarnya.

Dilanjutkannya, data berguna untuk perencanaan pembangunan keluarga agar sejahtera. Data ini akan dijadikan acuan untuk pembangunan.

"Jadi kita tahu apa masalah dalam keluarga dan penyelesaiannya. Kemudian, setelah ini tidak akan ada lagi bantuan salah alamat, yang dapat bantuan keluarga Walinagari saja, atau anggota dewan saja," sebut Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu.

Dia berharap, dengan data tersebut bisa menurunkan angka stunting 27 persen, menjadi 14 persen di Indonesia. Pada kesempatan itu, dia juga meminta semua pihak berkontribusi untuk meningkatkan capaian vaksin.

"Vaksinasi penting, saya tidak rela masyarakat Sumbar meninggal dalam Covid-19. Semua harus berkontribusi, kalau sudah vaksin, walaupun terpapar Covid-19 tetapi tidak parah, ini pengalaman saya pribadi," ungkapnya.

Kegiatan itu juga diisi dengan Vaksinasi Keluarga serta pembagian hadiah untuk menstimulus masyarakat dalam vaksinasi. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir