Benarkah Dana Sertifikasi Halal Tak Transparan? Ini Kata LPPOM

.
. (Net)

KLIKPOSITIF - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI ) membantah tuduhan tidak adanya transparansi dari anggaran sertifikasi halal .

Direktur Utama LPPOM MUI , Muti Arintawati mengatakan bahwa LPPOM MUI , disebabkan oleh lembaga pemerintah, sehingga dalam menjalankan pemeriksaan kehalalan produk, tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah yang bersumber dari APBN.

baca juga: Permintaan Produk Halal Meningkat, Industri Penunjang Memiliki Peranan Sangat Penting

Dijelaskan Muti, status LPPOM MUI sama dengan lembaga sertifikasi lain. Ia menambahkan, LPPOM MUI memberlakukan biaya tertentu kepada perusahaan yang mengajukan ketetapan Halal MUI .

Ia menegaskan, proses pembiayaan tersebut sangat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

baca juga: Wakilnya Berharap KH Miftcahul Akhyar Tetap Pimpin MUI

"Baik LPPOM MUI maupun perusahaan sama-sama mengetahui biaya yang dikeluarkan dan disepakati dalam bentuk akad pembayaran sertifikasi halal ," jelas Muti, Kamis (9/12).

" LPPOM MUI , sebagai salah satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal ), dalam melakukan kegiatan secara independen, tanpa intervensi pihak manapun, termasuk MUI ," tambahnya.

baca juga: Gubernur Dorong UMKM Berbasis Pangan Lokal Miliki Sertifikasi Halal

Muti Arintawati menuturkan, dalam akad tersebut, penetapan halal oleh MUI meliputi biaya pemeriksaan. Terdiri dari biaya jasa profesional auditor halal (tapi tidak termasuk transpot dan akomodasi).

Selain itu, biaya penilaian sistem jaminan halal , penetapan halal , publikasi pada daftar belanja halal MUI , survailen, pelayanan pasca sertifikasi halal . Kata Muti, akan ada tambahan biaya jika ada proses pengujian laboratorium.

baca juga: Mengapa Bunuh Diri Dilarang Islam? Ini Dalilnya

"Komponen biaya tersebut telah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal pendaftaran melalui sistem sertifikasi halal LPPOM MUI ," tegasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi ketentuan Undang-undang perpajakan, ia menjelaskan bahwa LPPOM MUI telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga, kata dia, LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk laporan keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik yang independen.

"Penilaian laporan keuangan LPPOM MUI pun terus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," pungkasnya.

Editor: Eko Fajri